Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.P.D, Subsp.E.M.D. (K)., Ph.D memandang pentingnya pencegahan risiko polusi lingkungan seperti timbal serta peluang integrasi skrining timbal berbasis risiko dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Namun, deteksi dini hanyalah langkah awal. Perlindungan berkelanjutan membutuhkan sistem kesehatan yang kuat dan pengendalian sumber pencemaran yang kolaboratif.
“Saya percaya bahwa kesehatan tidak hanya ditentukan dari apa yang ada dalam tubuh kita, tapi juga dari apa yang selama ini ada di lingkungan sekitar kita,” tegas Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Pandangan ini tidak datang begitu saja. Mengawali karier sebagai seorang dokter puskesmas di daerah terpencil hingga kini menjadi salah satu orang paling berpengaruh dalam pembuatan kebijakan kesehatan di pusat, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga merupakan ahli diabetes molekuler pertama di Indonesia ini terbilang mempunyai pengalaman komplet dalam bidang kesehatan.
Bertahun-tahun meneliti dan mengobati apa yang ada “di dalam” tubuh, pengalaman panjang lintas bidang Prof. Dante justru membuatnya menegaskan teori H. L. Blum yang menjelaskan bahwa apa yang ada “di luar” tubuh adalah faktor terbesar yang memengaruhi kesehatan seseorang.
Prof. dr. Dante memandang bahwa upaya menjaga kesehatan masyarakat tidak cukup hanya dilakukan melalui pelayanan medis. Pencegahan terhadap berbagai risiko yang berasal dari lingkungan juga harus menjadi bagian penting dari sistem kesehatan.
Polusi Lingkungan Mengancam dalam Diam
Pandangan tersebut menjadi semakin relevan ketika membicarakan polusi. Tidak seperti penyakit yang gejalanya dapat segera dikenali, pencemaran lingkungan kerap bekerja secara perlahan tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Prof. Dante menyebut polusi lingkungan sebagai silent killer. Paparan polusi dapat berlangsung terus-menerus, sementara konsekuensi kesehatannya baru muncul setelah waktu yang panjang.
Salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang dampak bahayanya sering kali tidak langsung terlihat dan perlu mendapat perhatian serius adalah paparan timbal. Logam berat beracun ini bisa ditemukan dalam berbagai produk atau benda di sekitar kita, mulai dari cat, alat masak logam, mainan, debu, tanah, hingga aktivitas industri dan daur ulang aki bekas.
Anak-anak dan ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Pada anak, paparan timbal dapat mengganggu perkembangan otak dan sistem saraf pusat, memengaruhi kemampuan belajar dan kecerdasan, serta berkaitan dengan perubahan perilaku. Pada ibu hamil, paparan dapat meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan janin, berat badan lahir rendah pada bayi, kelahiran prematur, dan komplikasi kehamilan lainnya.
Pada 2025, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan dukungan Yayasan Pure Earth Indonesia dan Vital Strategies, melaksanakan Piloting Surveilans Kadar Timbal Darah (SKTD) Tahap 1 untuk mengetahui data prevalensi kadar timbal darah (KTD) anak di Indonesia. Program ini menyasar lebih dari 1.600 anak usia 12–59 bulan di 12 kabupaten/kota yang tersebar di enam provinsi: Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
Hasilnya 1 dari 7 (15%) anak Indonesia memiliki KTD di atas 5 μg/dL, batas intervensi yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Penilaian lingkungan rumah juga menemukan sejumlah hal yang perlu diwaspadai. Sebanyak 71% rumah yang diperiksa memiliki peralatan masak berbahan logam dengan kandungan timbal melebihi ambang batas.
Sayangnya, menurut Prof. Dante, meski penting dan mendesak, isu paparan timbal rentan menjadi masalah kesehatan yang tersembunyi. “Paparan timbal punya banyak dampak kesehatan jangka panjang, namun sulit langsung bisa dikaitkan dengan timbal.” Prof. Dante mencontohkan penurunan kemampuan belajar pada anak yang bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Tanpa gejala yang khas, paparan timbal sering luput dari diagnosis.
Deteksi Dini Mengungkap yang Tersembunyi
Untuk merespons ancaman yang tidak selalu terlihat ini, sistem kesehatan memerlukan kemampuan mendeteksi risiko sebelum dampaknya berkembang lebih jauh. Prof. Dante melihat Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang kini tengah digalakkan oleh pemerintah sebagai peluang untuk memperluas deteksi dini paparan timbal.
Prof. Dante menyebut tiga pertimbangan yang perlu menjadi aspek utama integrasi deteksi timbal darah ke dalam program CGK ini. Pertama, berprinsip pada target skrining berbasis lokus rentan. “Untuk skrining kadar timbal darah, implementasi paling tepat adalah menyasar risiko tinggi di wilayah spesifik seperti kawasan sentra daur ulang aki bekas, industri peleburan logam, sentra kerajinan cat bertimbal, atau area riwayat pencemaran tinggi di kota-kota besar atau di mana sekolahnya berada di pinggir jalan besar,” jelasnya.
Kedua, pelaksanaan berlapis di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), dimulai dari skrining dengan menggunakan kuesioner untuk anak dan ibu hamil di daerah rentan. Sasaran yang berisiko tinggi ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kadar timbal darah menggunakan alat pemeriksaan cepat (point-of-care testing/POCT) di Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu (Pustu).
Ketiga, Prof. Dante mengingatkan bahwa integrasi ini membutuhkan persiapan yang matang. Ketersediaan logistik, penguatan jaringan laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas), pencatatan digital melalui Satu Sehat, serta pembiayaan pemeriksaan harus menjadi bagian dari perencanaan.
Membangun Sistem Berkelanjutan
Peluang integrasi skrining timbal ke dalam CKG juga menunjukkan pentingnya membangun sistem yang tidak berhenti pada pemeriksaan kesehatan. Deteksi dini harus didukung oleh kapasitas tenaga kesehatan, fasilitas laboratorium, pedoman penanganan, serta mekanisme tindak lanjut yang jelas.
Sejumlah fondasi untuk mendukung upaya tersebut sebenarnya telah dibangun. Pada 2024, Kementerian Kesehatan Bersama UNICEF, para pakar, WHO, BRIN, Kementerian Lingkungan Hidup, organisasi profesi, lintas program di Kementerian Kesehatan, serta Yayasan Pure Earth Indonesia dan Vital Strategies menyusun Pedoman Nasional Tata Laksana Klinis, Komunitas, dan Lingkungan Akibat Pajanan Timbal pada Anak dan Ibu Hamil. Dukungan UNICEF, Yayasan Pure Earth Indonesia, dan Vital Strategies berlanjut pada 2025 melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit untuk mendukung implementasi pedoman tersebut. Pada tahun yang sama, Kementerian Kesehatan juga mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko dan pencegahan pajanan timbal.
Pada 2026, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia dengan dukungan Yayasan Pure Earth Indonesia dan Vital Strategies, melaksanakan Piloting SKTD Tahap Kedua di dua lokasi berisiko paparan timbal tinggi di Jakarta Barat dan Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menguji penerapan pedoman nasional sekaligus memperkuat kesiapan layanan kesehatan dalam mendeteksi dan menangani pajanan timbal.
Meskipun demikian, Prof. Dante juga menyebut beberapa aspek yang perlu untuk ditingkatkan. “Kita masih memerlukan penguatan baik dari sisi sumber daya manusia maupun alat-alat kesehatan untuk laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas) karena di situ ada fungsi pemeriksaan lingkungan, terutama sampel spesimen lingkungan. Ini adalah kolaborasi dan pendekatan yang penting untuk kita lakukan dan merupakan tantangan yang harus kita perkuat di masa yang akan datang.”
Berkolaborasi Memutus Polusi dari Sumbernya
Namun, sekuat apa pun sistem kesehatan dalam mendeteksi dan menangani paparan timbal, upaya tersebut tidak akan cukup jika sumber pencemaran terus dibiarkan.
“Saya melihat isu timbal ini sebagai yang perlu kita tempatkan bukan hanya sebagai isu kesehatan tetapi juga isu lingkungan dan isu perlindungan anak yang dapat dilakukan pencegahan dari hulu. Kolaborasi bersama di antara kementerian dan lembaga terkait sangat penting untuk dilakukan.”
Menurut Prof. Dante, Kementerian Kesehatan bisa berperan mendeteksi dan memantau dampak kesehatan, namun pengendalian sumber paparan membutuhkan kontribusi kementerian dan lembaga lain. Ia mencontohkan bagaimana Kementerian Lingkungan Hidup bisa berperan dalam pengawasan pencemaran dan lokasi daur ulang aki bekas.
Kementerian Perindustrian perlu mendorong penggunaan bahan pengganti timbal yang lebih aman serta pengendalian kandungannya dalam produk industri. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Perdagangan juga memiliki peran dalam mengawasi produk yang berpotensi mengandung timbal, termasuk kosmetik dan mainan anak.
“Kalau kolaborasi ini terbentuk maka tanggung jawab pencemaran timbal yang berkaitan dengan kesehatan tidak melulu eksklusif milik Kementerian Kesehatan, tetapi kita buka inklusif untuk melakukan kolaborasi dengan kementerian dan lintas sektor terkait lainnya,” tambah Prof. Dante.
Pendekatan lintas sektor ini penting karena masyarakat tidak dapat sepenuhnya melindungi diri dari paparan hanya melalui perubahan perilaku. Edukasi keluarga tetap diperlukan, tetapi harus disertai upaya mengurangi sumber pencemaran yang mengancam kesehatan.
Prof. Dante berharap Indonesia bisa bergerak dari pendekatan kuratif atau yang berfokus pada penanganan dampak menuju sistem yang lebih mengutamakan pencegahan, promosi kesehatan, dan deteksi risiko sejak dini. Pengurangan penggunaan timbal secara bertahap serta peralihan menuju bahan dan material yang lebih aman menjadi bagian penting dari perubahan tersebut.
“Saya ingin kita beranjak dari sekadar melakukan tata laksana dampak polusi menjadi mampu mengurangi sumber paparan dan mendeteksi risiko lebih dini sebelum terjadi gangguan kesehatan,” tegasnya.
